October 22, 2019
DetikNews

Manuver Golkar dan Gerindra Berebut Kursi Ketua MPR…

JAKARTA, Perebutan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) antara Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra semakin panas.

Keduanya saling ngotot dan melancarkan lobi ke seluruh fraksi agar masing-masing kandidatnya terpilih.

Partai Golkar mengajukan mantan Ketua DPR periode lalu, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet. Sementara, Partai Gerindra mencalonkan Ahmad Muzani.

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru direvisi, pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Jumlah itu terdiri dari perwakilan sembilan fraksi dan satu unsur DPD.

Artinya, setiap fraksi akan mendapat jatah kursi pimpinan. Setiap fraksi akan menyerahkan nama anggotanya yang akan diusulkan menjadi pimpinan MPR. Setelah itu akan dipilih satu orang menjadi Ketua MPR.

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Zainuddin Amali menuturkan bahwa pihaknya telah melobi seluruh fraksi.

Amali mengklaim Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sinyal dukungan kepada Bambang Soesatyo.

“Semua fraksi sudah dikomunikasikan tapi ada yang menyatakan terbuka, ada yang belum. Nasdem sudah, PPP sudah,” ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut Amali, pihaknya sudah menyampaikan ke seluruh fraksi akan mencalonkan Bambang Soestyo sebagai Ketua MPR.

Ia berharap status Bambang Soesatyo sebagai mantan Ketua DPR dapat menjadi pertimbangan seluruh fraksi dalam memberikan dukungan.

Selain itu, kata Amali, sebagai partai yang memperoleh jumlah kursi DPR terbanyak kedua setelah PDI-P, Golkar berhak menempati posisi Ketua MPR.

“Tentu dinamika di DPR lebih dari yang di MPR jadi pengalaman Pak Bambang Soesatyo di DPR, kami harapkan juga bisa jadi pertimbangan fraksi-fraksi untuk memberikan dukungan kepada Bapak Bambang Soesatyo,” kata Amali.

Bambang Soesatyo saat menjabat ketua DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Bambang Soesatyo saat menjabat ketua DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Melobi PDI-P

Fraksi Partai Gerindra tak mau kalah. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra di MPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa fraksinya juga telah melobi seluruh fraksi terkait posisi Ketua MPR, termasuk ke PDI-P.

Andre mengatakan, untuk menciptakan kestabilan politik nasional maka posisi Ketua MPR seharusnya menjadi milik Partai Gerindra.

Sebab, posisi Ketua DPR telah ditempati oleh PDI-P sebagai partai politik pendukung pemerintah.

“Kalau soal lobi sampai saat ini kami sudah membangun komunikasi dengan seluruh fraksi di MPR dan DPD. Kita komunikasi juga dengan partainya Pak Utut, PDI-P,” ujar Andre.

“Kan pemerintah sudah direpresentasikan oleh Pak Jokowi, di DPR oleh Puan Maharani dari PDI-P,” kata Andre.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Diminta berembuk

Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah meminta Golkar dan Gerindra berembuk untuk menentukan posisi Ketua MPR.

“Silakan mereka berembuk berdua, silakan musyawarah. Setelah itu baru kita akan lakukan penetapan ketua dan wakil. Prinsipnya karena jumlah pimpinan sudah 10, kita harapkan bisa bermusyawarah,” kata Basarah.

Basarah pun membantah pernyataan politsi Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyebut adanya lobi-lobi oleh Bambang Soesatyo saat makan siang bersama pimpinan fraksi di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan bahwa saat itu pimpinan fraksi menggelar rapat untuk membahas mekanisme pemilihan pimpinan MPR.

Sebagai kandidat, Bambang Soesatyo ikut hadir dalam rapat, sedangkan Ahmad Muzani diwakili oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Elnino.

Perwakilan seluruh fraksi hadir, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Nah, dari hasil itu disepakati pemilihan pimpinan MPR harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat,” ujar dia.

“Terhadap calon-calon yang ingin maju sebagai ketua MPR silakan saling bermusyawarah. Setelah itu baru dilakukan paripurna untuk menetapkan ketua dan wakil ketua MPR,” ucap Basarah.

SUMBER : [WWW.KOMPAS.COM]

Leave a Reply