October 22, 2019
DetikNews

Pembentukan Undang-Undang Diminta Jangan Sampai Pragmatis

JAKARTA, Peneliti Kode Inisiatif, Violla Reininda, meminta agar pemerintah dan DPR ke depannya tak bersikap pragmatis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpegang pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

“Ini soal taat materil pesannya pembentukan undang-undang jangan sampai bersifat pragmatis dan hanya untuk menguntungkan golongan tertentu saja,” kata Violla dalam diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Ia pun menilai pembentukan undang-undang di DPR periode sebelumnya masih ada yang bersifat pragmatis.

Misalnya, disahkannya revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

Revisi untuk undang-undang ini menghasilkan ketentuan baru. Salah satunya, pimpinan MPR bertambah sesuai dengan jumlah fraksi yaitu 10 fraksi

“Padahal wewenang dan fungsi MPR di dalam UUD itu kan bersifat occasional saja sehingga kita kesulitan menjustifikasi landasan yuridis, filosofis dan sosiologisnya,” kata dia.

Dalam aspek materiil lainnya, kata Violla, jangan sampai pembentukan undang-undang memasukkan kembali ketentuan-ketentuan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bersifat inkonstitusional.

“Misalnya di RKUHP kan ada pasal seperti penghinaan presiden dan juga penghinaan lembaga negara, itu kan sudah dibatalkan oleh MK tahun 2006. MK menilai itu adalah inkonstitusional. Jangan sampai undang-undang yang baru dibentuk oleh DPR dan juga presiden kembali dilemparkan lagi ke Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Jika pembentukan undang-undang masih mengabaikan putusan MK, semakin sulit dalam mencapai harmonisasi produk legislasi.

Pembentuk undang-undang juga akan terkesan tidak bertanggungjawab karena tidak mempertimbangkan dengan matang.

“Nah DPR bukan hanya soal yang di-carry over di periode sebelumnya tapi juga judicial order MK baik yang dicantumkan dalam amar putusan maupun disampaikan dalam pertimbangan putusan,” ujar Violla.

“Kami apresiasi misalnya karena satu judicial order itu dipenuhi, yaitu peningkatan batas usia kawin perempuan jadi 18 tahun,” kata dia.

SUMBER : [WWW.KOMPAS.COM]

Leave a Reply